SINARMERDEKA.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mencanangkan program transaksi pembayaran jalan tol nirsentuh, atau yang disebut dengan Multi Lane Free Flow (MLFF).
Namun, proyek yang targetnya diberlakukan di 40 ruas tol seluruh Indonesia pada akhir 2022 itu, agaknya molor dari rencana.
Ada sejumlah hal yang menyebabkan proyek strategis nasional itu belum juga diuji coba, meski sejatinya pada update terakhir dari Direktur Jalan bebas Hambatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono, pada saat diskusi Forum Sahabat Infrastruktur, Rabu 10 Mei 2023 di media Center PUPR menyebut, targetnya pada pelaksanaan mudik tahun 2024, MLFF sudah bisa dijalankan di Indonesia.
Baca Juga: Ini Warna baru Yamaha Vega Force, mulai dari Rp 17 jutaan
Triono mengatakan, pada awal Juni 2023, seharusnya MLFF berbasis Global Navigation Satellite System (GNSS) di Jalan Tol Bali-Mandara sudah bisa diuji cobakan.
Informasi mengenai batalnya uji coba MLFF pertama kali dikemukakan oleh Musfihin Dahlan, Mantan Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) atau pihak dari Badan Usaha Pelaksana (BUP) MLFF.
RITS merupakan anak perusahan Roatex Ltd. Zrt. yang berasal dari Hungaria. Saham RITS dimiliki 99 persen oleh Roatex Ltd. Zrt., dan sisanya atau 1 persen milik perseorangan yang juga berasal dari Hungaria.
Baca Juga: Apple memperkenalkan fitur-fitur hebat dari aplikasi Pesan ke Tidur dengan pembaruan iOS 17
Batalnya uji coba MLFF di Tol Bali Mandara disebabkan oleh sejumlah persoalan internal yang terjadi antara RITS dengan Roatex Ltd Zrt.
Terkini, konsultan Pengawas Independen menyebut kontraktor rekayasa, pengadaan dan konstruksi (Engineering-Procurement Construction/EPC) untuk pengerjaan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh atau MLFF disebut mangkir dari kewajiban.
Hal ini tertuang dalam laporan Hasil Tinjauan Perkembangan Pekerjaan Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis Multi Lane Free Flow tertanggal 30 Mei 2023.
Baca Juga: Pertamina Pastikan Ketersediaan LPG Masyarakat Pedesaan Lewat Program OVOO
Laporan tersebut ditujukan kepada Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR dan juga Ketua Tim Pengendali KPBU Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis MLFF Kementerian PUPR.
Menurut laporan tersebut, beberapa poin yang menjadi indikasi kontraktor telah mangkir dari tanggung jawabnya yaitu saat Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) berulangkali menyampaikan bahwa sistem yang dikembangkan oleh Roatex harus dapat melakukan pengumpulan tol dengan akurat untuk setiap kendaraan yang melintas di jalan tol.
Dengan begitu Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memperoleh pendapatan tol secara keseluruhan atau 100 persen sesuai kendaraan yang melintas.
Artikel Terkait
Jalan Rusak Warga Tuntut Janji Dinas PUPR Memperbaiki
Kabar Gembira, Kementerian PUPR Melanjutkan Program BSPS Tahun 2023
Menteri PUPR Resmikan Rusun Santri Pondok Pesantren Al Falah Lembah Manah Magelang
Kementerian PUPR Gandeng Baznas Tangani Rumah Tidak Layak Huni di Subang
Bangun Pengendali Banjir di Hilir Sungai Citarum, PUPR Siapkan Anggaran Rp7 Triliun Untuk Bangun 2 Bendungan
Alhamdulillah, Kementerian PUPR Siap Bedah 16.824 Rumah Tidak Layak Huni di Jabar Dengan BSPS