SINARMERDEKA.ID-PT Pertamina (Persero) sukses memberikan kejutan bagi 273 juta warga Indonesia khususnya pengguna bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, sejak sepekan terakhir konsumsi pemberitaan terkait isu kenaikan BBM begitu masif dan menjadi bahan perdebatan. Bahkan sudah ada rencana aksi di berbagai daerah terkait penolakan BBM di tengah krisis global yang merambah seluruh negara khususnya eropa. Menariknya lagi, Ombudsman RI sampai mengeluarkan rapid assesment atau kajian cepat. Ini sebagai bentuk warning kepada pemerintah khususnya Pertamina yang akan menaikan harga BBM. Seperti disampaikan Anggota Ombudsman RI Hery Susanto. Pihaknya telah menyampaikan beberapa saran kepada stakeholder terkait, salah satu risiko jika tetap menaikan harga BBM maka terjadi inflasi.
“Kami meminta opsi ini jangan diambil. Jangan mengambil opsi menaikkan harga BBM bersubsidi.Karena ini bukanlah pilihan yang tepat dan bijak saat ini. Semua sudah kami jelaskan ke pemerintah,” jelas Hery Susanto dilansir sinarmerdeka.id, dihubungi Disway.id, Senin 29 Agustus 2022. Berjalannya waktu, hari ini rencana kenaikan itu bergulir. Bahkan sejak tengah malam, sebelum memasuki 1 September 2022, sejumlah SPBU sudah ramai dikunjungi kendaraan roda dua, roda empat dari sedang hingga berat. Tapi akhirnya harga BBM bukannya naik malah turun. Pertamina cukup sukses membuat kejutan bagi masyarakat Indonesia. “Tadi malam sempat ngantre jam 23.00 di SPBU Kelapa Dua, kawasan Summarecon Serpong, lah saya beli bensin (Pertalite) harga belum berubah. Paginya kawan kantor ngasih kabar, BBM malah turun. Eh kena prank dong,” ujar Togar Harahap karyawan Koperasi di Kabupaten Tangerang, Banten. Fakta pun dibenarkan Presiden Joko Widodo. Pemerintah masih menghitung dengan hati-hati BBM bersubsidi, khususnya jenis solar dan pertalite. BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati,” ujar Presiden saat ditemui seusai peluncuran teknologi "5G Smart Mining" di wilayah Tambang Grasberg, Mimika, Papua, Kamis 1 September 2022. Pada tahun ini, anggaran subsidi BBM dan LPG mencapai Rp 149,4 triliun, dan subsidi listrik mencapai Rp 59,6 triliun. Lalu, kompensasi BBM mencapai Rp 252,5 triliun dan kompensasi listrik mencapai Rp 41,0 triliun. Dengan itu, total anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 502,4 triliun. Jumlah ini berpotensi membengkak hingga Rp698 triliun atau naik Rp 195,6 triliun, apabila konsumsi terus meningkat. Hal itu karena harga jual eceran (HJE) BBM bersubsidi jauh lebih rendah dibandingkan harga jual seharusnya atau keekonomiannya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan HJE solar yang ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero) dengan seizin pemerintah sebesar Rp 5.150 per liter, sedangkan harga keekonomiannya sudah mencapai Rp 13.950 per liter. Sementara itu, ia mengatakan HJE pertalite yang ditetapkan sebesar Rp 7.650, harga keekonomiannya sudah mencapai Rp 14.450 per liter. Dengan demikian, pemerintah memberikan subsidi mencapai Rp 6.800 untuk setiap liter bahan bakar ini. Ia melanjutkan realisasi konsumsi pertalite pada Januari hingga Juli tahun ini sudah mencapai 16,84 juta kiloliter atau 73 persen dari kuota. Diproyeksikan konsumsi pertalite akan mencapai 29,07 juta kiloliter atau 126 persen dari kuota pada akhir tahun. Kuota penyaluran pertalite bersubsidi dalam target APBN tahun ini sebesar 23,05 juta kiloliter. Diproyeksikan konsumsi pertalite akan mencapai 29,07 juta kiloliter atau 126 persen dari kuota pada akhir tahun. Kuota penyaluran pertalite bersubsidi dalam target APBN tahun ini sebesar 23,05 juta kiloliter. Sejalan dengan itu PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Implementasi harga baru BBM nonsubsidi mengacu Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.(*)
