Beda jalan dengan Presiden Jokowi dan Mahfud MD, Gerindra dukungan Partai Prima dan putusan PN Jakpus?

SINARMERDEKA.ID - Pesan menohok Mahfud MD untuk hakim PN Jakpus (Jakarta Pusat) yang putuskan Pemilu ditunda belum disikapi secara legal oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Padahal, Presiden Jokowi sudah meminta KPU RI banding atas Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu 2024 tersebut.

Penegasan Jokowi itu disampaikan setelah KPU menerima putusan penundaan Pemilu 2024.
KPU sendiri belum menjadwalkan kapan pengajuan banding dilakukan.

Baca Juga: Pemerintah pastikan melawan putusan hakim jakpus, Mahfud MD: Kita akan melawan habis-habisan!

Setelah pemerintah kompak men-suport KPU untuk mengajukan banding, kini giliran Komisi Yudisial bergerak.

Mereka akan mengawal proses banding KPU soal Putusan PN Jakpus yang minta tunda Pemilu 2024.

“KPU RI tegas menyampaikan akan mengajukan banding. Penyelenggara di daerah tetap lanjutkan tahapan Pemilu 2024,” kata Komisioner KPU RI Idham Holik.

Baca Juga: Pemilu 2024 Diputuskan Ditunda, Mahfud MD Sampaikan Pesan Menohok Buat Hakim PN Jakpus

Ini disampaikan Idham Holik saat bertandang ke Nunukan, terkait proses pemutakhiran daftar pemilih, Senin 6 Maret 2023.

Berbeda dengan Presiden Jokowi, Mahfud MD maupun Komisi Yudisial yang mendukung proses banding atas putusan penundaan Pemilu 2024 hakim PN Jakpus, politisi Partai Gerindra Zeng Wei Jian sebaliknya mendukung langkah dan upaya Partai Adil Rakyat Makmur (Partai Prima).

Zeng Wei Jian dalam keterangannya menyebut, Indonesia negara hukum. Siapapun berhak atas melakukan langkah hukum atas dasar dan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Joman Resmi Dukung Prabowo di Pilpres 2024, Begini Respon Gerindra

“Rechtsstaat. Rule of law. Demokrasi. Hak asasi. Dipilih dan memilih. Itu hak politik. KPU Lembaga Negara. The Ruling elite. Jadi biarkan proses hukum itu berjalan secara fair,” kata dia.

Zeng Wei Jian menilai ada sisi penindasan terhadap Partai Prima. Ini bukan persoalan partai tersebut kecil atau baru.