Yusril bongkar sisi gelap sistem pemilu proporsional terbuka: Parpol tak lagi serius membina kader

SINARMERDEKA.ID - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra membongkar sisi gelap pada sistem pemilu Proporsional Terbuka.

Menurutnya, sistem Proporsional Terbuka melemahkan partai politik dalam menjalankan fungsinya, terutama fungsi kaderisasi.

Hal ini disampaikan Yusril ketika memberi keterangan PBB dalam sidang lanjutan gugatan uji materi atas sistem Proporsional Terbuka di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu 8 Maret 2023.

Baca Juga: Peluang pasangan Anies-Sandi di Pilpres 2024, Pengamat: Mustahil Prabowo kasih restu!

Yusril menyebutkan, sistem Proporsional Terbuka atau penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak sudah diterapkan empat kali, mulai dari Pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019.

"Banyak sisi gelap dalam sistem Proporsional Terbuka," kata Yusril.

Yusril menjelaskan, penerapan sistem Proporsional Terbuka pada awalnya bertujuan untuk menghilangkan jarak antara pemilih dan caleg, Namun, sistem ini ternyata melemahkan posisi partai politik.

Baca Juga: NasDem bantah pertemuan Paloh dan Prabowo untuk pasangkan Anies dan Sandiaga

"Ekses sistem ini salah satunya adalah membuat parpol tidak lagi serius membina kader-kader muda untuk kepentingan jangka panjang ideologi partai," terangnya.

Yusril menambahkan, dalam kondisi tersebut, parpol justru menempuh jalan pintas demi meraup suara pemilih. Caranya dengan memburu kader-kader populer, karena bisa menjadi magnet untuk mendulang suara pemilih.

"Cara lainnya adalah mengusung kader berkemampuan finansial untuk mendanai partai. Sedangkan kader-kader terbaik yang ideologis, punya kapasitas untuk bekerja, namun tidak begitu populer perlahan-perlahan tersingkir dari lingkaran partai," jelasnya.

Baca Juga: 5 jenis burung yang tidak boleh menjadi masteran Murai Batu, terutama yang siap kontes

Yusril menambahkan, selain soal kaderisasi, sisi gelap sistem Proporsional Terbuka adalah membuat pemilu tidak lagi jadi medan pertarungan ide atau gagasan.

"Sebab, kandidat yang diusung bukan kader partai yang ideologis. Alhasil, pemilu berubah menjadi medan pertarungan orang-orang populer atau punya uang banyak," tuturnya.