Sekarang PKB bilang merampas hak rakyat, Dulu mewacanakan penundaan Pemilu 2024, Mana yang benar?

SINARMERDEKA.ID - Dulu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mewacanakan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Padahal, kalangan akademisi sampai aktivis bahkan termasuk partai-partai politik lain yang tergabung dalam koalisi pemerintah menyatakan menolak usulan itu.

Muhaimin juga beberapa kali melontarkan pernyataan terkait isu itu.

Baca Juga: PKB Sebut Masih Ada Pihak yang Ingin Menunda Pemilu 2024

Dia mengatakan, setelah melempar wacana menunda pemilu ke publik, ia akan berkomunikasi dengan partai-partai politik.

Setelah berkomunikasi dengan partai-partai politik, kata Cak Imin, barulah ide menunda pemilu akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengeklaim mempunyai 100 juta data digital (big data).
Ini sebagai landasan untuk pertimbangan penundaan Pemilu 2024.

Baca Juga: Cak Imin: Jika MK Putuskan Proporsional Tertutup, Politik Sedang 'Dangerous'!

Akan tetapi, sampai saat ini data yang dimaksud tak kunjung diungkap meski sudah diminta oleh sejumlah praktisi bidang teknologi informasi dan kalangan peneliti politik.

Beda dengan omongan Cak Imin

Sementara itu Juru Bicara DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mikhael Sinaga menilai putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat merupakan upaya merampas hak politik rakyat.

Baca Juga: Fenomena parpol berebut usung kader partai lain jelang Pilpres 2024, Yusril: Ini dampak proporsinal terbuka!

Ini terkait penundaan pemilihan umum (pemilu) dalam sengketa antara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dengan KPU.

"Aspek hukumnya harus diperiksa kembali karena perkara ini adalah antara Partai Prima dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Tapi kok putusannya malah merampas hak politik rakyat," kata Mikhael dalam keterangan yang diterima.