Tokoh Muda, Nuzul Irsan Komitmen mengemban Amanah untuk Membangun Kabupaten Tanggamus

SINARMERDEKA.ID-Sebagai pengemban amanah rakyat NUZUL Irsan yang menduduki kursi anggota DPRD saat ini memasuki masa jabatan ke empat kali untuk periode 2004-2024.

Tak heran pria kelahiran 5 November 1971, begitu memahami persoalan pembangunan daerah dengan istilah kerennya Kabupaten Tanggamus yaitu Begawi Jejama.

Baca Juga: Oalah, Ini Kenapa PDIP Getol Mendukung Jabatan Kepala Desa 9 tahun

Karier dunia politik Nuzuli di DPRD Kabupaten Tanggamus dimulai pada 2004 di Partai Partai Bintang Reformasi (PBR) kemudian beralih ke partai Perjuangan Demokrasi Indonesia. Ini pertama kalinya NUZUL menjabat sebagai Anggota DPR.

kemudian Kiprahnya di legislatif akan berlanjut pada periode lima tahun kedua 2019-2024, meski tidak sampai akhir. persoalan politik memaksa Nuzuli mundur dari keanggotaan wakil rakyat dan mengganti bendera partai.

Baca Juga: Prabowo Bertemu Anak-Istri Jokowi Agar Tak Dikaitkan Politik, Sufmi Dasco: Hanya pertemanan

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga merupakan wahana kelanjutannya mengabdi dengan rakyat melalui kursi DPRD.

Pergantian partai tak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Nuzuli. Kewibawaan secara totalitas selama menjabat di parlemen hanya memperkuat kepercayaan publik yang belum terpenuhi,

untuk mengembalikan mandat kepada bapak empat anak itu.Pada pemilihan umum 2019, ia terpilih kembali untuk ketiga kalinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanggamus.

Baca Juga: Asik! NasDem Usahain Anies Deklarasi Sebelum Puasa, Wakilnya AHY?, Taslim: Terlalu Sempit

Melanjutkan pengabdian masyarakat yang terlambat. NUZUL lahir dan dibesarkan dalam keluarga sederhana di Peko (desa) Rajabasa, Kecamatan Bandarnegeri Semong.

NUZUL tinggal di desa terpencil dan sangat memahami kondisi ekonomi masyarakat miskin di kampung halamannya. Keadaan ini tetap membuat NUZUL terpanggil untuk masyarakat.

Menggerakkan perekonomian usaha kecil. Menurut dia, rendahnya bantuan sosial tersebut karena pemerintah kurang memperhatikan pembukaan akses dan potensi ekonomi.

“tentunya kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah, khususnya di bidang ekonomi, tidak sepenuhnya memperhatikan kepentingan rakyat.