Pemerintah Blokir IMEI Ponsel Ilegal melalui Skema Whitelist yang Sudah Berlaku

SINAR MERDEKA - Pemerintah akan menerapkan aturan untuk memblokir IMEI di ponsel ilegal melalui skema whitelist.

Hal ini tentu menjadi perhatian bagi para produsen ponsel pintar atau smartphone.

Salah satunya Realme, yang berencana akan memboyong ponsel 5G ke Indonesia, yaitu Realme X50 Pro 5G.

Baca Juga: Geledah kamar warga binaan Temukan ponsel serta uang tunai

Menanggapi aturan baru tersebut, Public Relations Manager Realme Indonesia, Krisva Agnieszca, hanya berucap jika seluruh produknya sah alias legal.

"Kami enggak bisa komentar banyak. Tapi, kami bisa pastikan bahwa untuk ponsel BM (black market) tidak ada, karena sudah punya pabrik. Kami investasi di pabrik Oppo," ujarnya di Jakarta, Jumat, 6 Maret 2020.

Skema whitelist adalah skema di mana pembeli bisa mengecek lebih dahulu IMEI ponsel. Pengecekan bisa dilakukan di laman IMEI.kemenperin.go.id.

Direktur Jenderal SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail, mengatakan jika aturan tiga Kementerian tersebut resmi berlaku pada pertengahan bulan depan.

"Artinya, perangkat ilegal sebelum tanggal 18 April tidak terpengaruh regulasi ini.

Baca Juga: Bejad, Usai Rampas ponsel, Bunga di Perkosa warga dusun Sukananti.

Perangkat yang sudah aktif sebelum tanggal 18 April, meskipun IMEI-nya tidak terdaftar di Kemenperin, masih bisa digunakan," papar Ismail.

Indonesia, Krisva mengaku telah melakukan komunikasi dengan ekosistem terkait, yaitu Qualcomm sebagai produsen chipset dan juga sejumlah operator seluler di Indonesia.

"Kalau untuk operator seluler, kami sudah coba ke beberapa. Tapi belum bisa di-disclosed ya. Penjajakannya ke hampir semua (operator seluler)," ungkapnya.

Baca Juga: 23.000 Ponsel Oppo Dihancurkan